KALIANDA – Pendataan tenaga Non ASN yang diminta Kemenpan dan RB bakal berkahir, Jum’at (2/9) lalu. Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Lamsel mencatat sudah sekitar 50 persen tenaga honorer yang menyampaikan datanya, Kamis (1/9) sehari sebelum pendataan berakhir.
Plt. Kepala BKD Lamsel, Agus Hariyanto didampingi Kabid Mutasi dan Pengadaan Pegawai, Agus Dwi Jono menyatakan, pihaknya belum melakukan rekapitulasi jumlah tenaga non ASN yang telah mengumpulkan data ulang tersebut. Namun, kisarannya telah mencapai sekitar 50 persen atau sekitar 2.000 THLS.
“Kalau pastinya belum tahu karena belum kita rekap. Karena yang mengumpulkan ini melalui koordinator di OPD nya masing-masing. Ya, mungkin sekitar 50 persen yang sudah atau kurang lebihnya sudah 2.000an THLS yang masuk datanya,” ungkap AD Jono, Kamis (1/9).
Menurutnya, BKD sendiri baru mengetahui jumlah reel THLS dari pendataan yang dilakukan ini. Sebab, pendataan yang dimaksud adalah seluruh tenaga honorer yang diberikan insentif oleh APBD dan APBN.
“Jadi bukan hanya THLS yang ada di OPD saja. Termasuk tenaga honorer guru tapi mereka yang gajinya dibayar oleh APBD dan APBN. Kalau yang dibayar oleh pihak sekolah atau dinas tidak termasuk dalam pendataan ini,” terangnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, pendataan yang diminta pemerintah pusat ini untuk mengetahui jumlah reel tenaga honorer yang ada di setiap daerah. Dengan begitu, pemerintah pusat bisa menentukan langkah bagaimana nasib kedepan para THLS tersebut.
“Intinya kita penuhi apa yang diminta
oleh pusat ini. Nanti kedepannya seperti apa kita juga tidak tahu, Karena yang
punya kebijakan penuh ada dipusat. Kalau kami di daerah hanya mengimbau ayo
yang belum mengirimkan data THLS segera. Karena besok waktu terakhir untuk
dikirimkan ke pusat,” pungkasnya. (red)